Catatan P4I: Indonesia Emas ditengah Kegelapan

Seratus Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: Harapan, Tantangan, dan Realitas Demokrasi Indonesia

oleh: Mortaza A. Syafinuddin Hammada (Direktur Eksekutif P4I)

Pendahuluan

Seratus hari pertama pemerintahan merupakan periode krusial untuk menilai arah kebijakan dan efektivitas kepemimpinan. Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang terbentuk dari kontestasi Pemilu 2024 yang penuh dinamika, telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari stabilitas ekonomi, reformasi hukum, hingga penguatan demokrasi. Dalam pernyataan ini, Poros Pemikiran dan Partisipasi Publik Indonesia (P4I) akan mengulas capaian, tantangan, dan dampak pemerintahan saat ini berdasarkan data dan analisis kritis.

1. Stabilitas Ekonomi: Antara Janji dan Realitas

Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025 (Bappenas, 2024), tetapi indikator awal menunjukkan tren yang perlu diwaspadai. Menurut laporan BPS (Februari 2025), pertumbuhan ekonomi Q4 2024 hanya mencapai 5,08%, lebih rendah dari ekspektasi. Inflasi tetap terkendali di 2,8%, tetapi daya beli masyarakat masih tertekan akibat kenaikan harga bahan pokok pasca-Pemilu.

Program makan siang gratis, yang menjadi janji utama kampanye, masih menghadapi kendala teknis dan fiskal. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa alokasi anggaran Rp71 triliun masih dalam tahap penyesuaian (Kompas, 2025), memunculkan pertanyaan soal keberlanjutan program ini.

2. Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

P4I mencatat bahwa kualitas demokrasi Indonesia mengalami tekanan dalam 100 hari ini. Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2024 menunjukkan skor demokrasi Indonesia turun dari 6,71 ke 6,58, mendekati kategori “demokrasi cacat.” Penunjukan kepala daerah oleh pusat tanpa Pilkada hingga 2025 menimbulkan kekhawatiran atas regresi demokrasi elektoral.

Di sisi lain, indeks kebebasan pers menurut RSF (Reporters Without Borders, 2025) menurun ke peringkat 116 dari 180 negara, akibat meningkatnya tekanan terhadap jurnalis yang mengkritik kebijakan pemerintah. Kasus pemblokiran media independen menjadi sorotan berbagai organisasi hak asasi.

3. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam aspek hukum, janji pemerintahan untuk menegakkan supremasi hukum masih menghadapi tantangan serius. Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Transparency International (2025) menunjukkan skor Indonesia stagnan di 34/100, dengan meningkatnya kasus pelemahan KPK dan intervensi politik dalam kasus korupsi besar.

Kasus pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus korupsi dan pelanggaran HAM berat semakin menguatkan persepsi publik tentang ketidaktegasan pemerintah dalam reformasi hukum (ICW, 2025).

Kesimpulan dan Rekomendasi

100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan campuran antara upaya stabilisasi ekonomi dan tantangan dalam demokrasi serta penegakan hukum. P4I mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam:

Menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program prioritas seperti makan siang gratis.

Menghentikan pelemahan demokrasi dengan memastikan kebebasan pers dan membatalkan kebijakan yang membatasi hak pilih masyarakat.

Menguatkan komitmen terhadap supremasi hukum dengan menindak tegas kasus korupsi dan menghentikan impunitas terhadap pelanggar HAM.

Sebagai organisasi yang mendorong partisipasi publik, P4I akan terus mengawal kebijakan pemerintahan dengan analisis berbasis data dan kajian kritis demi demokrasi yang lebih sehat dan inklusif.